Ekonomi Biru ; Menghidupkan Laut, Hidup dari Laut

 

Indonesia telah lama mendaku diri sebagai negara maritim. Telah lama menyadari potensi laut dan kemaritiman yang dimiliki. Namun, seberapa serius kita menghidupkan ekonomi dari laut ?

            Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari kata laut dan maritim. Siapapun anda, orang Indonesia atau bukan, pasti akan sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan laut dan maritim paling melimpah. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya terdapat lebih dari 16 ribu pulau yang terbentang diantara dua samudera, Hindia dan Pasifik, serta dua benua, Asia dan Australia. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang mecapai 99 ribu kilometer. Kondisi ini membuat laut nusantara menjadi tempat hidup bagi 27,2 persen flora dan fauna yang terdapat di dunia.   

                Potensi laut dan perikanan Indonesia diprediksi mencapai USD 1.338 miliar per tahun. Angka ini diambil dari data 11 sektor terkait industri laut dan perikanan yang dihimpun kementrian kelautan dan perikanan. Prediksi tersebut  belum termasuk sumber daya non fisik lain yang belum dapat dimanfaatkan seperti sumber-sumber energi  terbarukan. Sayangnya, baru sebagian kecil dari potensi laut dan perikanan yang berhasil kita maanfaatkan. Publikasi BPS menyebutkan bahwa kontribusi sumberdaya laut dan perikanan(PDB Maritim)  pada PDB (Pendapatan Domestik Bruto ) Indonesia dalam kurun waktu 2011-2017 rata-rata hanya sebesar 7,02%.  Berbanding terbalik dengan luas laut yang mecapai 62% dari total wilayah kedaulatan NKRI.

                Ekonomi Biru (Blue Economy) dapat menjadi obat mujarab untuk memaksimalkan potensi  laut Indonesia. Allistair Mcligorm, professor ekonomi kemaritiman asal Australia, mengartikan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai ekonomi laut berkelanjutan yang ditopang oleh keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan kapasitas jangka panjang ekosistem laut. Sedangkan Bappenas, mendefinisikan Ekonomi Biru sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip ekosistem. Pendekatan ekonomi satu ini memang bukan barang baru bagi Indonesia. Setidaknya sejak 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merilis Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru. Namun, seserius apa kita membirukan ekonomi ?

                Presiden Jokowi sejak terpilih pertama kali pada 2014 sudah menyadari ketidakberdayaan kita dalam memanfaatkan potensi laut. Beliau bahkan mengatakan kalau kita sudah terlalu lama memunggungi laut dan segala potensinya. Kesadaran ini dituangkan Presiden Jokowi dalam visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.  Program Tol Laut menjadi Salah satu perwujudan visi tersebut sekaligus program andalannya selama periode pertama. Selama periode itu pula pemerintah, melalui Meteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, getol melalukan memberantas aksi illegal Fishing di perairan Indonesia.

                 Sayangnya, semangat membirukan ekonomi Indonesia semakin hari tampak semakin pudar, atau setidaknya, bergerak kearah yang tidak semestinya. Selama perhelatan pemilihan presiden 2019 hingga pidato kemenangan Presiden Jokowi, ekonomi kelautan dan “menjadi poros maritim dunia” luput dari bahasan. Susi Pudjiastuti yang dikenal galak pada pelaku illegal Fishing pun tidak dipercaya kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Tidak terpilihnya kembali Susi menjadi menteri bukan tanpa alasan. Sifat tegas dan tanpa kompromi membuat pemain lama dan mafia sektor perikanan sulit bernegosisasi dengan Susi. Hal ini memaksa lawan-lawannya melakukan lobi-lobi politik ke partai dan parlemen agar Susi dijauhkan dari kursi kementrian. Alih-alih memilih pengganti yang lebih tegas, Presiden Jokowi justru memilih mantan Anggota DPR, Edhy Prabowo, yang belakangan ditangkap KPK karena kasus suap ekspor benih lobster, sebagai menteri kelautan dan perikanan. Tidak terpilihnya Susi Pudjiastuti dan kasus korupsi yang menjerat Edhy Probowo membuktikan bahwa Ekonomi Biru hanya dijalankan setengah hati.

Menentukan Prioritas

                Setelah menyadari besarnya potensi laut Indonesia, menjadikan Ekonomi Biru sebagai prioritas mutlak adanya. Tanpa menjadi prioritas nasional, Ekonomi Biru hanya menjadi angan-angan dan jargon semata. Menjadikan Ekonomi Biru sebagai prioritas juga menunjukan semangat kita dalam maksimalkan potensi laut. Salah satu upaya menepatkan Ekonomi Biru sebagai prioritas adalah dengan memasukannya kedalam visi dan misi pembangunan, hal yang belum dilakukan oleh Presiden Jokowi selama dua periode berkuasa.

                Selain visi dan misi, dalam struktur tata laksana pemerintahan, Indonesia mengenal adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini berisi penjabaran dari visi dan misi pemerintahan presiden selama satu periode. Setelah ekonomi biru masuk kedalam visi dan misi pembangunan, perlu adanya perencanaan program secara terpadu dalam RPJMN . Dengan demikian, fokus dalam pembangunan Ekonomi Biru dapat diukur keberhasilannya.

Jangka Pendek : Memaksimalkan Potensi Perikanan

                Seperti yang dijelaskan Allistair Mcligorm, Ekonomi Biru membutuhkan adanya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan ekosistem laut. Artinya, Ekonomi Biru tidak terbatas pada kegiatan eksploitasi laut semata. Lebih jauh, ekonomi biru mengharuskan adanya keberlanjutan dalam proses pelestarian ekosistem laut. Untuk itu, penting bagi kita merencanakan  proses membirukan ekonomi secara berkelanjutan.

                Efisiensi industri perikanan tangkap dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menerapkan Ekonomi Biru. Dari sebelas sektor kemaritiman, sektor perikanan menyumbang lebih 40 persen PDB maritim Indonesia pada 2016. Jumlah ini dihimpun dari data perikanan laut maupun payau, baik tangkap maupun budidaya. Khusus perikanan tangkap, Indonesia memiliki 5,8 juta km² daerah penangkapan ikan. Daerah ini terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan potensi hasil tangkapan mencapai 9,9 juta ton.

                Perlawanan terhadap Illegal Fishing terbukti mampu dilakukan oleh pemerintah. Berkaca dari upaya Susi saat menjabat menteri kelautan dan perikanan, ketegasan dan tanpa kompromi pemerintah dapat menurunkan tingkat pencurian ikan lebih dari 90%. Selain itu, diperlukan adanya perhatian lebih dari pemerintah kepada para nelayan, terutama nelayan tradisional. Perlu kita catat bersama, jumlah nelayan mengalami penurunan dari 2,7 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa pada 2019. Salah satu penyebab penurunan ini adalah konflik perebutan ruang hidup nelayan.

                Penurunan ini jelas menghawatirkan ditengah upaya membirukan ekonomi. Nelayan sebagai garda depan pejuang ekonomi kelautan mesti dijaga ruang hidupnya. Ruang hidup nelayan sama pentingnya dengan ruang hidup petani, buruh pabrik, dan pekerja kantoran. Tanpa nelayan, keberadaan potensi laut Indonesia disektor perikanan tidak dapat termanfaatkan. Lagi pula, bagaimana jadinya negara poros maritim dunia jika meminggirkan kerja-kerja nelayannnya ?

                Selain menjaga kelestarian ruang hidup nelayan, menjaga kelestarian habitat perikanan tangkap juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab, sektor perikanan tangkap amat bergantung pada pola hidup dan ekosistem laut. Salah-salah, bukan hasil ikan tangkap melimpah yang kita dapat, tetapi justru merusak ekosistem laut. Penggunaan cantrang misalnya, metode penangkapat ikan yang satu ini terbukti ampuh membuat proses penangkapan ikan lebih produktif. Namun, penggunaan cantrang tidak sesuai standar justru berpotensi merusak terumbu karang dan menagkap spesies non-buruan seperti penyu dan lumba-lumba. Pelarangan cantrang pada 2015 dinilai oleh aktivis kelautan sebagai langkah progresif. Sayangnya, pemerintah pada 2020 memilih mencabut larangan tersebut. Cantrang memang tidak sepenunhnya buruk, tetapi penting bagi pemerintah untuk berkomitmen mengawasi penggunaannya secara ketat ketika larangan dicabut.

Persiapan Masa Depan

                Penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri kelautan, dan upaya konservasi harus digalakan sebagai target jangka panjang membirukan ekonomi. Ketiga komponen ini memegang peran vital untuk mewujudkan Ekonomi Biru berkelanjutan. Penyediaan Infrastruktur laut secaranya nyata sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program tol laut. Namun, proses ini tidak bisa berhenti sampai disana. Pengadaan kapal-kapal pengangkut untuk mengarungi tol-tol laut tersebut masih menjadi PR pemerintah.                Lebih lanjut, pemerintah juga harus memulai proyek pemanfaatan energi terbarukan dan bahan mineral bawah laut. Tentu saja pelaksanaannya tetap mengedepankan aspek konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

                Peningkatan kualitas SDM dalam industri dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan. Pendidikan-pendidikan vokasi dapat dibuat terpadu dengan proses Ekonomi Biru sehingga mampu memahami laut sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai sumber eksploitasi ekonomi semata.

                Upaya konservasi adalah komponen jangka panjang yang paling penting namun paling sulit dilakukan. Sebab, upaya konservasi sering kali bersebrangan dengan kepentingan ekonomi. Akibatnya, pelaku ekonomi menyepelekan konservasi laut. Padahal, tanpa adanya ekoistem laut, laut tidak ubahnya sebagai lahan tandus. Mengorbankan kesuburan laut untuk keuntungan sesaat benar-benar tindakan tidak bertanggung jawab. Pemerintah, dengan segela daya dan upaya, wajib adanya menjaga kelestarian laut dan segala isinya.